Setiap hari sekitar seribu telur penyu hijau dan penyu belimbing dari salah satu pulau terluar di Indonesia yang berjarak sekitar 58 mil dari kota Singkil itu diambil dan dijual bebas oleh pengusaha yang memenangi lelang. Ini bukan mustahil mengancam habitat penyu yang terancam punah tersebut.
Sumali (36), pengelola Pulau Bengkaru (12.000 hektar), yang ditemui baru-baru ini mengatakan, setiap bulan ia menyetor Rp 1 juta kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Singkil atas hak pengelolaan telur penyu di pulau itu.

Sumali juga mengaku mengeluarkan uang Rp 1,6 juta per bulan untuk sejumlah pejabat di Kecamatan Pulau Banyak hingga Kabupaten Singkil. Saya menjalankan hak mengelola telur penyu di Bengkaru, yang kontraknya atas nama adik saya, Risman. Pengambilan telur penyu sudah berlangsung lama, dan pengusaha yang menang kontrak berganti-ganti. Kami baru sekali memenangi kontrak, kata Sumali.

Dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor 973/475/2005 yang ditandatangani Risman (33) selaku pengusaha dan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Singkil Sjamsuddin Rizzard atas nama Bupati Singkil pada 23 Oktober 2005, Risman diperbolehkan mengambil 50 persen telur penyu di titik ketiga pada garis pantai.

Kontrak yang akan berakhir November 2006 itu juga menyebutkan, Risman harus membayar Rp 1 juta per bulan kepada Pemerintah Kabupaten Singkil. Sumali mengaku bebas mengambil dan menjual telur penyu dari Pulau Bengkaru.

Seperti terlihat pekan lalu, dua orang suruhan Sumali mengambil semua telur penyu hijau yang ada di tiga sarang. Malam sebelumnya, penyu yang ada di kawasan itu bertelur sekitar 350 butir.

Pejabat Sementara Bupati Singkil Azmi mengatakan, penjualan telur penyu dibuat oleh bupati lama. Saya menjabat untuk sementara, sejak Juni 2005, katanya.

Mengenai kontrak terakhir yang ditandatangani pada Oktober 2005, Azmi mengatakan, ia tidak diberi tahu oleh bawahannya mengenai hal itu. Secara pribadi saya tidak tahu, tetapi akan saya selidiki. Pengelolaan penyu di Bengkaru tidak dibenarkan karena penyu harus dikonservasi, ucapnya.

Muhammad Tachsis, pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Nanggroe Aceh Darussalam di Kepulauan Banyak, mengatakan, Pulau Bengkaru sudah ditetapkan sebagai kawasan KSDA sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 12/KPTS/II/1987.
Pengambilan telur penyu hijau dan penyu belimbing juga melanggar undang-undang. Namun, kami tak bisa menghentikan pengambilan telur penyu karena pemerintah kabupaten yang melelang kepada pengusaha. Jika tak segera dihentikan, keberadaan penyu langka di Bengkaru akan punah, kata Tachsis. (Kompas)

Sumber: www.alumni-ipb.or.id